Dewan Pengkhianat Rakyat (DPR)

 



Di negeri demokrasi, harapan rakyat dijunjung tinggi, namun di Indonesia kepentingan Rakyat itu hanya di atas kertas. Lembaga yang katanya mewakili suara rakyat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah berubah menjadi Dewan Penghianat Rakyat.


Betapa ironis, lembaga yang seharusnya menjadi benteng terakhir demokrasi malah menjadi pengkhianat paling ulung. Mereka duduk nyaman di kursi empuk, menikmati segala fasilitas sambil memutuskan nasib rakyat tanpa benar-benar peduli.


Alih-alih mendengar dan memperjuangkan suara rakyat, mereka lebih sibuk mengatur strategi untuk mengamankan posisi dan keuntungan pribadi. Kepentingan siapa yang mereka bela? Bukan rakyat, tapi para oligarki dan elit yang terus menggerogoti negeri ini dari dalam.


Lihatlah bagaimana mereka dengan wajah tanpa dosa mengabaikan protes dan kritik, seolah-olah rakyat adalah gangguan kecil yang tak penting.


Dalam sidang-sidang yang penuh drama, mereka berpura-pura mendengarkan sementara keputusan sudah ditulis jauh sebelum suara rakyat sempat didengar.


Ketika undang-undang yang mencederai hak-hak kita disahkan, mereka malah berlindung di balik alasan-alasan murahan, menganggap kita terlalu bodoh untuk memahami permainan kotor mereka.


Demokrasi? Di mana demokrasi itu sekarang? Terkubur di bawah tumpukan janji-janji palsu dan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang.


Setiap kali kita mendengar kata "DPR," ingatlah bahwa ini bukan lagi Dewan Perwakilan Rakyat, tapi Dewan Penghianat Rakyat. Demokrasi kita perlahan berubah menjadi sekedar kata tanpa makna, sebuah pertunjukan yang dimainkan untuk memberi kesan bahwa kita masih memiliki suara. Padahal, suara kita tak lebih dari bisikan yang tak pernah dihiraukan. 


Di Negeri ini, pengkhianatan adalah norma, dan suara rakyat hanyalah gema hampa di ruang-ruang parlemen yang dingin.


Tr. Hantu

Rabu 21 Agustus 2024

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Partai Politik Biang Keladi!!

Gambar
Partai politik di negeri ini, memberikan efek baik dari segi efektivitas dalam pengurangan angka tidak datang ke bilik suara atau biasa dikatakan "Golput". Disisi lain, memberikan dampak negatif, dikarenakan kurangnya memberikan pendidikan politik bagi pemilih atau masyarakat luas. Momen pilkada 2024 kali ini, hanya memetakan basis suara untuk kemenangan semata. Tujuan dari pilkada dengan memakai perspektif partai politik adalah kemenangan dan berkuasa, diluar daripada itu tidak ada. Pendidikan politik hanya pengenalan partai pengusung dan pengenalan kandidat calon, selebihnya ialah absurditas dalam ucapan Albert Camus.  Dalam pandangan machiavelli, pendidikan politik hanya ibarat akses manipulasi untuk pengenalan janji yang akan di terapkan nantinya. Tujuan utamanya adalah berkuasa tanpa mengedepankan nilai-nilai moralitas yang ada. Segala cara, tidak ada cara baik atau benar, semuanya sama dalam pandangan machiavelli. Hal ini juga berlaku jika melihat realita partai politik...
Baca selengkapnya

Partai Politik Telah Mati (Momen Pilkada 2024)

Gambar
Debat pilkada pertama dan kedua telah selesai, tidak adanya solusi yang di perlihatkan kedua Paslon calon Bupati Bulukumba menjadikan debat hanya arena mencari perhatian sembrono. Pendidikan politik yang dijadikan landasan dalam debat tidak di perlihatkan. Momen partai politik dan masyarakat sudah terpetakan tidak membuat masyarakat mendapatkan referensi untuk membuat pilihan dari visi misi calon. Momen fanatik membuat masyarakat sudah fanatik buta duluan. Setiap momen pilkada, tiap partai politik selalu saja melirik dan saling tatap menatap, mencari calon pemimpin baru yang akan di usung untuk bertarung. Partai politik sudah tidak menjadi mesin penghasil kader yang bisa di usung sendiri untuk maju pada momentum pemilu. Pendidikan politik tidak bisa dilakukan lagi oleh partai politik, dimana seperti halnya reses atau ketemu konstituen, yang menjadi tempat atau wadah partai politik untuk melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat luas, tetapi kewajiban yang seharusnya dilakukan ha...
Baca selengkapnya