Gibran: Dari Walikota Solo, Wakil Presiden, Dan Calon Ketua Umum Golkar.




Gibran putra sulung Jokowi Widodo, yang juga Presiden Republik Indonesia, adalah Walikota Solo dan baru saja terpilih menjadi  Wakil Presiden, mendampingi Prabowo Subianto. Karir politik putra presiden ini, terbilang mulus, bisa dikatakan ini adalah efek dari bapaknya sendiri. Tidak bisa dipungkiri, Gibran terpilih dalam berbagai kontestasi politik bukan karena dia sebagai warga negara yang memang berjuang dari nol (tetapi ada campur tangan seorang bapak, ayah dan tentu saja keluarga itu sendiri).  Tetapi dalam tulisan ini bukan akan mempermasalahkan pro dan kontra soal pencalonan Gibran dalam pertarungan Pilihan presiden kemarin. Tetapi lebih kepada strategi politik dan berbagai variabel yang mendukungnya.


Pada saat pencalonan Walikota solo kemarin, Gibran memakai variabel kelanjutan yang ditinggalkan Jokowi sebagai bapaknya sendiri. Tentu saja, bisa dikatakan Gibran mendapatkan keuntungan tersendiri daripada lawan politiknya. Apa yang dilakukan Jokowi kemarin pada saat menjabat Walikota Solo kemarin menjadi batu landasan untuk melakukan kampanye dan tentu saja bantuan partai politik pemenang pemilu 2019, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).


Pada Pemilu dan Pilpres kemarin, beberapa variabel seperti, kepala negara dan hampir semua perangkat negara ikut mensukseskan pencalonan Gibran. Di hal lain, keuntungan Gibran juga di perkuat dengan mendampingi Prabowo Subianto yang juga merupakan ketua umum Partai Gerindra, itu sendiri. Ditambah dengan beberapa partai besar yang lolos parlemen lainnya seperti Golkar, PAN, dan beberapa partai luar parlemen.


Gibran juga diperkuat dengan isu keberlanjutan yang diusung oleh koalisi Jokowi dan beberapa partai pengusung yang tentu saja ini mendapat dukungan dari pemerintah sekarang yang tidak ingin kehilangan arah pemerintahannya.

Arah politik Gibran tidak sampai disini saja, isu yang terbangun sekarang adalah calon ketua umum Golkar, yang tahtanya baru saja ditinggal oleh ketua umum yang lama, yaitu Airlangga Hartarto.


Isu hangat ini, bukan tanpa sebab, karena mulai dari pencalonan Gibran menjadi calon Wakil Presiden yang mulanya di deklarasikan oleh Partai Golkar sendiri. Walaupun Gibran adalah Kader dari Partai PDIP itu sendiri pada waktu itu. Posisi Gibran sebagai Wakil Presiden terpilih yang sekarang, bukan tidak mungkin menjadi isu hangat yang dibicarakan oleh berbagai kalangan. Walaupun salah satu syarat untuk menjadi calon ketua umum partai Golkar minimal pernah menjadi kader 5 tahun dalam Golkar. Tetapi itu bukan masalah demokrasi dewasa ini. 


Bukan tidak mungkin, Gibran bisa menjadi Ketua umum Golkar dengan berbagai variabel yang terbentuk sebelumnya, ditambah dengan kontrak politik belakang panggung, seperti teori panggung Erving Goffman, yang menjelaskan apa yang terjadi di depan panggung dan di belakang panggung. Itu semua bisa dimainkan politikus saat ini, tinggal bagaimana stakeholder yang terbangun itu membantu dalam segala usahanya. 


Golkar sebagai partai tertua di Indonesia, yang tentunya sudah matang dalam segala kondisi politik. Gibran sebagai Wakil Presiden, bisa menjadi wajah baru bagi Golkar yang di isi oleh politik senior dan Gibran juga sebagai representasi dari kalangan muda dalam tubuh partai politik dan Golkar itu sendiri. Variabel terbaik yang menjadi hitungan Golkar itu sendiri adalah Jokowi efek, dimana sampai diakhir kepemimpinannya masih saja menjadi figur kuat dalam politik nasional dan mampu menjadi arah penentu politik kedepannya.


Partai Golkar yang saat ini yang membutuhkan wajah baru dalam kepemimpinannya, pasti akan mempertimbangkan Gibran untuk menjadi ketua Umumnya. Efek Jokowi bisa mempermudah itu semua dan internal partai Golkar sebagian pasti mengarah ke Gibran dikarenakan, posisi Gibran saat ini yang terpilih sebagai Wakil Presiden dan bukan hal yang tidak mungkin, Gibran bisa saja mencalonkan diri menjadi presiden pada tahun 2029 lewat Partai Golkar

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dewan Pengkhianat Rakyat (DPR)

Gambar
  Di negeri demokrasi, harapan rakyat dijunjung tinggi, namun di Indonesia kepentingan Rakyat itu hanya di atas kertas. Lembaga yang katanya mewakili suara rakyat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah berubah menjadi Dewan Penghianat Rakyat. Betapa ironis, lembaga yang seharusnya menjadi benteng terakhir demokrasi malah menjadi pengkhianat paling ulung. Mereka duduk nyaman di kursi empuk, menikmati segala fasilitas sambil memutuskan nasib rakyat tanpa benar-benar peduli. Alih-alih mendengar dan memperjuangkan suara rakyat, mereka lebih sibuk mengatur strategi untuk mengamankan posisi dan keuntungan pribadi. Kepentingan siapa yang mereka bela? Bukan rakyat, tapi para oligarki dan elit yang terus menggerogoti negeri ini dari dalam. Lihatlah bagaimana mereka dengan wajah tanpa dosa mengabaikan protes dan kritik, seolah-olah rakyat adalah gangguan kecil yang tak penting. Dalam sidang-sidang yang penuh drama, mereka berpura-pura mendengarkan sementara keputusan sudah ditulis jauh sebelum ...
Baca selengkapnya

Partai Politik Biang Keladi!!

Gambar
Partai politik di negeri ini, memberikan efek baik dari segi efektivitas dalam pengurangan angka tidak datang ke bilik suara atau biasa dikatakan "Golput". Disisi lain, memberikan dampak negatif, dikarenakan kurangnya memberikan pendidikan politik bagi pemilih atau masyarakat luas. Momen pilkada 2024 kali ini, hanya memetakan basis suara untuk kemenangan semata. Tujuan dari pilkada dengan memakai perspektif partai politik adalah kemenangan dan berkuasa, diluar daripada itu tidak ada. Pendidikan politik hanya pengenalan partai pengusung dan pengenalan kandidat calon, selebihnya ialah absurditas dalam ucapan Albert Camus.  Dalam pandangan machiavelli, pendidikan politik hanya ibarat akses manipulasi untuk pengenalan janji yang akan di terapkan nantinya. Tujuan utamanya adalah berkuasa tanpa mengedepankan nilai-nilai moralitas yang ada. Segala cara, tidak ada cara baik atau benar, semuanya sama dalam pandangan machiavelli. Hal ini juga berlaku jika melihat realita partai politik...
Baca selengkapnya

Partai Politik Telah Mati (Momen Pilkada 2024)

Gambar
Debat pilkada pertama dan kedua telah selesai, tidak adanya solusi yang di perlihatkan kedua Paslon calon Bupati Bulukumba menjadikan debat hanya arena mencari perhatian sembrono. Pendidikan politik yang dijadikan landasan dalam debat tidak di perlihatkan. Momen partai politik dan masyarakat sudah terpetakan tidak membuat masyarakat mendapatkan referensi untuk membuat pilihan dari visi misi calon. Momen fanatik membuat masyarakat sudah fanatik buta duluan. Setiap momen pilkada, tiap partai politik selalu saja melirik dan saling tatap menatap, mencari calon pemimpin baru yang akan di usung untuk bertarung. Partai politik sudah tidak menjadi mesin penghasil kader yang bisa di usung sendiri untuk maju pada momentum pemilu. Pendidikan politik tidak bisa dilakukan lagi oleh partai politik, dimana seperti halnya reses atau ketemu konstituen, yang menjadi tempat atau wadah partai politik untuk melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat luas, tetapi kewajiban yang seharusnya dilakukan ha...
Baca selengkapnya